Analyzing High School Accessibility within the Zoning-Based Admission System: A Case Study of Cakung Sub-District

Abstract

The zoning policy within the New Student Admission system (PPDB) was implemented as a governmental strategy to promote equitable access to education. In Cakung District, three  sub-districts were identified as lacking public senior high schools (SMAN), thereby potentially creating disparities in access for students residing in those areas. This study aimed to analyze the spatial accessibility of SMAN regardless of administrative boundaries using spatial analysis through buffering techniques in ArcGIS software. The results show that 85.23% of residential areas (36.03 km²) fall within the optimal accessibility radius of 1,600 meters from existing SMAN locations, whereas 14.76% (6.24 km²) remain outside the service area. These findings indicate that gaps in access to education still exist in areas not covered by the buffer zones. The study recommends a revision of the current zoning policy through the integration of geospatial and demographic data to ensure a more equitable distribution of educational facilities.

Abstrak

Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Di Kecamatan Cakung ditemukan tiga kelurahan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang berdomisili di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterjangkauan SMAN tanpa dibatasi oleh wilayah administrasi menggunakan metode analisis spasial melalui buffering dengan perangkat lunak ArcGIS. Hasil menunjukkan bahwa 85,23% wilayah permukiman (36,03 km²) berada dalam radius jangkauan optimal 1.600 meter dari lokasi SMAN, sementara 14,76% wilayah permukiman (6,24 km²) tidak terjangkau. Temuan ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses pendidikan di wilayah yang tidak tercakup dalam zona pelayanan. Penelitian ini
merekomendasikan pembenahan kebijakan zonasi melalui integrasi data geospasial dan kependudukan untuk memastikan distribusi fasilitas pendidikan.