The Role of the President-Elect and Vice President-Elect in Relation to Their Supporting Political Parties (An Analysis Based on Utilitarian Ethics and the Pure Theory of Law)

Authors

  • Nailis Wildany Universitas Syiah Kuala
  • Nurmala Universitas Esa Unggul
  • Muda Wali Asia e University
  • Ishak Universitas Malikussaleh

Keywords:

Legal Relations, Political Parties, President and Vice Presiden

Abstract

The relation between the President-elect and Vice President-elect and the political parties that nominated them is an important issue to examine, considering that post-election constitutional practices often reveal political connections that manifest through the formation of governing coalitions and the distribution of cabinet positions. This study aims to analyze the legal relations between the elected President and Vice President and the political party or coalition of political parties that nominated them from the perspectives of utilitarianism and The Pure Theory of Law. This is a normative legal study employing both a statutory and a conceptual approach. The results of the study indicate that the legal relationship between the candidate pair and the supporting political party exists only during the nomination and election stages and ends once the President and Vice President are elected. From a utilitarian perspective, the absence of such a legal relationship better ensures governance oriented toward the interests of the broader public rather than those of a specific political party. Meanwhile, according to The Pure Theory of Law, the relationship that continues between the elected President and Vice President and the political party that nominated them after the general election is a political relationship, not a legal one, because it is not regulated by legal norms.

ABSTRAK

Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan partai politik pengusung merupakan isu yang penting untuk dikaji mengingat praktik ketatanegaraan pascapemilihan umum sering menunjukkan adanya relasi politik yang diwujudkan melalui pembentukan koalisi pemerintahan dan pembagian jabatan dalam kabinet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung ditinjau dari perspektif utilitarianisme dan The Pure Theory of Law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasangan calon dengan partai politik pengusung hanya berlangsung pada tahap pencalonan dan penyelenggaraan pemilihan umum, serta berakhir setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ditinjau dari perspektif utilitarianisme, ketiadaan hubungan hukum tersebut lebih menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan partai politik tertentu. Sementara itu, menurut The Pure Theory of Law, relasi yang tetap berlangsung antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan partai politik pengusung setelah pemilihan umum merupakan hubungan politik, bukan hubungan hukum, karena tidak didasarkan pada norma hukum yang mengaturnya. 

References

Al-Asyi, Y. A. (2018). Larangan dan sanksi hukum Pemilu 2019. Pale Media Prima. Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Situngkir, D. A. (2024). The pure theory of law: Hans Kelsen. Ensiklopedia of Journal, 6(3), 231–237.

Fadjar, H. A. M. (2008). Partai politik dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. In-TRANS Publishing. Asshiddiqie, J., &

Safa’at, M. A. (2014). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Konstitusi Press.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-6). Kencana Prenada Media Group. Poerbopranoto, K. (1987). Sistem pemerintahan demokrasi. Eresco.

Ridwansyah, R. (2023). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(2), 1–25.

Downloads

Published

2026-10-31