Analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025: Studi Kasus Sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas PT Hina Motors Sales Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.21009/japa.0603.11Abstract
This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in Tax Court Decision No.
PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA of 2025 concerning a Value Added Tax dispute between PT Hino
Motors Sales Indonesia and the Directorate General of Taxes. The research employs a normative
juridical approach with qualitative analysis of legal documents and tax regulations. The results show
that the Tax Court found the Directorate General of Taxes failed to fully uphold the principles of
legal certainty, fairness, and transparency during the tax audit. Several tax corrections were deemed
invalid due to lack of evidence, while minor ones remained payable. This decision emphasizes the
importance of applying the rule of law in taxation and strengthens the Tax Court’s role as a guardian
of fiscal justice in Indonesia.
References
Gitacahyani, A. R., Arrigo, F., & Putri, R. K. (2024). Analisis penyelesaian hukum terhadap sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 656–661. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.636
Malau, I. M. T. (2025). Analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB tahun 2024: Studi kasus sengketa pajak PT. Sinar Pelita Abadi. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 13(1).
Morgan, Y. C. (2025). Analisis yuridis proses peninjauan kembali dalam sengketa pajak penghasilan Pasal 23 (Studi kasus putusan nomor 6555/B/Pk/Pjk/2023). Mahalini: Journal of Business Law, 2(1), 71–90.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015148.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2025
Triadi, I., & Fitriani, E. (2025). Analisis peran Pengadilan Pajak dalam optimalisasi pendapatan negara. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(2), 25–41. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
