PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah

Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD): Doktrin Dan Implementasi Lewat Seminar Angkatan Darat 1965 – 1974

Alwan Rachman — Thu, 31 Dec 2020 16:36:45 +0700

This reasearch discusses the history of the birth of the Army Staff and Command School (SESKOAD) and the development of curriculum and doctrine in 1965-1974. This research uses historical research methods. The sources used in this study are primary and secondary sources. Primary sources used in the form of archives, interviews, newspapers and periodicals. While the secondary sources used are books relating to the research theme. The Army Staff and Command School (SESKOAD) is a higher education institution in the Army. Its formation in 1951 was aimed at fulfilling the positions of officers and staff within the Army. The Army Staff and Command School also played a role in developing doctrines in the Army to the TNI. The tasks carried out by SESKOAD were important in the development of the TNI since its inception. The results of the study concluded that SESKOAD as an educational institution did not only play a role in the Army and TNI. Through the Army Seminar II organized by SESKOAD, the development of doctrine made an expansion in the role of the educational institution. The development of the New Order became one of the discussions in the Army Seminar II which emphasized the role of SESKOAD not only in the military field, but more broadly at the national level, especially in government.

Senandung Pilu Eks Tahanan Politik 1965: Sejarah Paduan Suara Dialita (2011-2016)

Wal Triningsih, Sri Martini, Abrar — Thu, 31 Dec 2020 21:17:38 +0700

This article aims to narrate the background and development of the Dialita choir from its inception in 2011 to the launch of their debut album in 2016. The Dialita choir is a choir whose members are former political prisoners and their families. This research method used by descriptive narrative, which describes and analyzes past events. The results showed that Dialita was formed into a choir because of the purpose of those who wanted to help survivors '65. The development of Dialita as a choir that was formed in 2011 has increased until 2016, an increase occurred because Dialita is often involved in events organized by various institutions.

Artikel ini bertujuan untuk menarasikan latar belakang dan perkembangan paduan suara Dialita dari awal terbentuknya pada tahun 2011 hingga peluncuran album perdana mereka pada tahun 2016. Paduan suara Dialita merupakan paduan suara yang anggotanya adalah eks-tapol dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif naratif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dialita terbentuk menjadi paduan suara di karenakan tujuan mereka yang ingin membantu penyintas ’65. Perkembangan Dialita sebagai paduan suara yang dibentuk pada 2011 mengalami peningkatan hingga tahun 2016, peningkatan terjadi karena Dialita sering dilibatkan dalam acara yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga.

Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950)

Citra Nur Hikmah — Thu, 31 Dec 2020 21:20:43 +0700

This writing is motivated by the history of the struggle at the beginning of independence which can not only be seen through physical resistance or diplomacy, but also in economic resistance, especially through banking history during the revolution that has not been recorded perfectly. This writing uses the historical method by taking into account the stages including: Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography. The purpose of this research is to describe the development of Bank Rakyat Indonesia at the beginning of independence in Purwokerto (1946-1950). The results achieved in this study were in the period after independence, Indonesia had to experience various problems in various fields, one of which was the socio-economic field. Efforts made by the government to overcome these problems is to empower the role of banks to maintain Indonesia's economic strength. The bank chosen by the government at that time was Syomin Ginko to be nationalized as Bank Rakyat Indonesia based on PP No. 1 of 1946 concerning the determination of BRI to be the first government bank and a complement to independence.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh sejarah perjuangan di awal kemerdekaan yang bukan hanya dapat dilihat melalui perlawanan fisik atau diplomasi saja tetapi juga dalam perlawanan ekonomi khususnya melalui sejarah perbankan di masa revolusi yang belum tercatat sempurna. Penulisan ini menggunakan metode historis dengan memperhatikan tahapan-tahapan antara lain: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan Bank Rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan di Purwokerto (1946-1950). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pada periode setelah kemerdekaan, Indonesia harus mengalami berbagai permasalahan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial-ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memperdayakan peran perbankan untuk menjaga kekuatan ekonomi Indonesia. Bank yang dipilih pemerintah saat itu ialah Syomin Ginko untuk dinasionalisasikan menjadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946 tentang penetapan BRI menjadi bank pemerintah pertama sekaligus pelengkap kemerdekaan.

Kebijakan Pemerintah dalam Swasembada Beras dan Dampaknya Bagi Petani di Kabupaten Karawang 1969-1985

Rahayu Febriyani — Thu, 31 Dec 2020 21:24:00 +0700

This research discusses the policy of rice by Orde Baru Government in the period 1969-1985 and the impact for peasant in Karawang Regency. The study uses historical research methods. The sources used in this study are primary sources and secondary sources. The primary sources used are archives, interviews, newspapers and contemporary magazines. While secondary sources used are books related to the theme of research. Rice policy is an important policy in the effort to maintain state stability. The potential to increase the production of rice was made reality with planning development, such as intensification, extensibility, price policy, marketing improvement, credit institutions and others. The Program from this policy successfully increased the productivity of the land and delivered Indonesia to get the award from the FAO (Food Agriculture Organization) as a self-sufficiency country. The results concluded that in Karawang Regency during the course of the policy program often have problems, ranging from pest attack, drought, flood, uneven distribution of fertilizer, and low selling price compared to price Production. Rice policy applied still unable to improve the welfare of peasant.

Penelitian ini membahas kebijakan beras yang dilaksankan oleh Pemerintah Orde Baru pada periode 1969-1985 dan dampaknya yang dirasakan oleh para petani di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa arsip, wawancara, koran dan majalah sezaman. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Kebijakan beras merupakan kebijakan yang penting dalam upaya menjaga kestabilan negara. Potensi untuk meningkatkan produksi beras dijadikan kenyataan dengan pembangunan berencana, seperti intensifikasi, ekstensifikasi, kebijaksanaan harga, perbaikan pemasaran, lembaga perkreditan dan lain-lain. Program dari kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan dan mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (Food Agriculture Organization) sebagai negara swasembada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Karawang selama melaksanakan program kebijakan tersebut sering mengalami kendala, mulai dari serangan hama, kemarau, banjir, distribusi pupuk yang tidak merata, dan harga jual yang rendah dibanding harga produksi. Kebijakan beras yang diterapkan masih tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Menahan Arus: Pandangan Aisyiyah Terhadap Polemik Wacana Poligami, Keluarga Berencana, dan Jilbab, 1970 – 1991

Hellen Cindana — Thu, 31 Dec 2020 21:45:03 +0700

This study examines the view of Aisyiyah's organization on the polemics of polygamy discourse, family planning and the hijab case that occurred in the new order. In this study illustrate how Aisyiyah as a woman's Islamic organization seeks to align New order government programs with Islamic religious teachings. In the strict control of the new Order government that makes women organizations under scrutiny make the Aisyiyah organization can not do much other than to follow the programs outlined by the Government. In realizing the mission reads: "To improve the dignity of women in accordance with the teachings of Islam", Aisyiyah cooperate with government programs without eliminating the character as a Muslim organization that is running Da'wah Islam Al-Ma'ruf nahi munkar. Meanwhile, the discourse raised in this study is polygamy, family planning and the hijab case which is considered quite representative in describing Aisyiyah's response to problems concerning women during the new Order.

Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan organisasi Aisyiyah terhadap polemik wacana poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang terjadi pada masa orde baru. Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Aisyiyah sebagai organisasi Islam wanita yang berusaha untuk menyelaraskan program-program pemerintah orde baru dengan ajaran agama Islam. Dalam kontrol ketat pemerintah orde baru yang membuat organisasi-organisasi perempuan berada dalam pengawasan membuat organisasi Aisyiyah tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti program-program yan digariskan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan misi “Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam”, Aisyiyah bekerja sama dengan program-program pemerintah tanpa menghilangkan karakternya sebagai organisasi muslim, yaitu menjalankan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar. Sementara, wacana yang diangkat dalam penelitian ini adalah poligami, keluarga berencana dan kasus jilbab yang dianggap cukup representatif dalam menggambarkan respon Aisyiyah terhadap masalah-masalah mengenai perempuan pada masa Orde Baru.