PEMETAAN SOSIAL TERINTEGRASI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN CSR, STUDI KASUS PT BUMI SUKSESINDO DI BANYUWANGI

Zainal Abidin; Rimi Gusliana Mais

doi:10.21009/JRMSI.013.1.07

Authors

Zainal Abidin SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Rimi Gusliana Mais SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

DOI:

https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.1.07

Keywords:

CSR, Social Mapping, Community Development

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang implementasi pemetaan sosial di wilayah pertambangan
Tumpang Pitu Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo. Kegiatan ini dilakukan
untuk mengidentifikasi beberapa indikator standar terkait kondisi sosial politik dan budaya, serta
merumuskan strategi pelaksanaan pengembangan masyarakat melalui program CSR. Objek
pemetaan sosial adalah para pemangku kepentingan di beberapa wilayah pertambangan, yaitu
Desa Sumberagung, Sumbermulyo, Pesanggaran, Sarongan, dan Kandangan, Kecamatan
Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dokumen yang dihasilkan dari pemetaan
sosial ini menjadi masukan bagi BSI sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, mitigasi
risiko, dan juga langkah inisiasi di luar regulasi untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dengan pendekatan survey dengan studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan
pemetaan sosial yang terintegrasi menjadi dasar bagi perusahaan untuk merumuskan program
yang tepat dan tepat sasaran yang dituangkan dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

References

AA1000SES (2015). AA1000 SES Stakeholder. Accessed February 20, 2021. www.accountability.org

Calveras, A (2013). External and Internal Corporate Social Responsibility: Complements Through Product Quality, Evidence from the Hotel Industry. Department of Business Economics, Universitat de les Illes Balears, Cra Valldemossa, Palma de Mallorca, Spain.

Chamid, C. (2004). Keberhasilan Program Community Development di sekitar Tambang mencerminkan kinerja industri pertambangan (Studi Kasus Mercury Awareness Program di PT KEM). Mimbar Volume XXII No. 2 April - Juni 2004.

D’Amato, A, S Henderson, and S Florence (2009). Corporate Social Responsibility and Sustainable Business. Guide to Leadership Tasks and Functions. Center for Creative Leadership Greensboro, North Carolina.

Friedman, M (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. The New York Times Magazine. New York.

Gubbels, P and Koss. 2004. From The Roots Up 2nd, Ed. World Neighbors. Oklahoma City.

Mardikanto, T., and Soebiato, P. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mikkelsen, B. (2001). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebagai Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia.

Netting, F.E., P.M. Kettner, and S.L. McMurtry (1993), Social Work Macro Practice, New York: Longman.

Orlitzky, M, FL Schmidt and SL Rynes (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization Studies.

Radyati, M. R. (2014). Sustainable business dan corporate social responsibility (CSR). Jakarta: CECT (Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector) Trisakti University.

Rudito, B. & Famiola, M. (2008). Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial Tehnik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti. Bandung: Rekayasa Sains.

Sarmadi, 2012. Hukum Progresif pada Pertambangan Batubara. MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

Saugi W., and Sumarno, 2015. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 227-238.

Subagyo, P.J., 2002. Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudarso, B.P., 2009. Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU no. 4 tahun 2009. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia. Jakarta. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 6 No. 3, April 2009.

Undang-undang Dasar 1945, Amandemen.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).