Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
DOI:
https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.35034Keywords:
Aspirasi Masyarakat, Aspirasi Daerah, Perencanaan Pembangunan Pembangunan NasionalAbstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal; dan menelaah bagaimana strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman and Saldana (2014). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan secara nasional belum optimal antara lain disebabkan oleh (1) Belum optimalnya pengembangan sistem usulan aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta kebutuhan masyarakat; (2) Belum adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman untuk melakukan pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, (3) Belum maksimalnya SDM yang tersedia, khususnya tenaga fungsional; dan (4) Belum maksimalnya dukungan anggaran untuk menghasilkan output dalam rangka pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Untuk itu, Strategi Peningkatan Usulan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.
Abstract
Strategy for Increasing Community and Regional Aspiration Proposals in National Development Planning. This study aims to investigate why proposals for community and regional aspirations in national development planning have not been optimal and how the strategy for increasing community and regional aspirations in national development planning can be improved. This research employs a qualitative approach with a descriptive approach. The interactive model Miles, Huberman, and Saldana were used to analyze the data (2014). The research findings indicate that the proposals for community and regional aspirations in national development planning are not yet optimal, among other reasons, because (1) the proposed system for community and regional aspirations is not yet optimally developed following the needs of members and the needs of the community; (2) no regulation regulates as a guideline for processing Community and Regional Aspirations; and (3) the available human resources are insufficient. For this reason, as a result, the Strategy for Enhancing Proposed Community and Regional Aspirations in Regional Development Planning must prioritize synchronization, coordination, and integration with national development planning because regional development goals must support national development goals.
References
Andriyan, D. N. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 1(1), 79–94. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1742
Arsa, R. C. (2015). Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 2012(4). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1245
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition) (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dewan Perwakilan Daerah. (2019). Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Jakarta: Setjen DPD RI.
Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 48–61. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11860
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook [Edition 3] (Terjemahan). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia’s Development. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181
Puskada DPD RI. (2018). Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah serta Rekomendasi Tindak Lanjut Pada Masa Kegiatan Anggota di Daerah Pemilihan Tahun 2018. Jakarta: Setjen DPD RI.
Sipangkar, L. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 235–240. https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.146
Sugiyono. (2017). Methods of quantitative, qualitative and combination writing (mixed methods). Alfa Beta Press.
Thaib, D. (2009). Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi. Yogyakarta: Total Media.
Tim Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI. (2021). Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI 2020-2024. Jakarta: Setjen DPD RI.
Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi? Jurnal Cita Hukum, 3(1), 25–38. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1839.2015.3.1.25-38