Identifikasi Tingkat Keretanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Cirebon

Abstrak

Kota Cirebon, sebagai wilayah pesisir strategis di Jawa Barat, menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh karakteristik topografi dataran rendah dan tekanan urbanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerentanan bencana secara spasial menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang mengintegrasikan empat dimensi utama: sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Analisis dilakukan melalui pembobotan variabel dan tumpang susun (overlay) data spasial untuk menghasilkan indeks kerentanan pada unit analisis kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat, Kota Cirebon memiliki indeks kerentanan rata-rata sebesar 0,30 yang diklasifikasikan dalam kategori rendah. Namun, distribusi spasial risiko menunjukkan ketidakteraturan yang signifikan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kelas kerentanan rendah mendominasi 68,87% dari total wilayah kota, yang mencakup tiga kecamatan utama. Wilayah dengan kerentanan rendah terluas adalah Kecamatan Harjamukti dengan luas 1.762 hektar (47,25% wilayah kota), diikuti oleh Kecamatan Lemahwungkuk seluas 650 hektar (17,44%), dan Kecamatan Pekalipan seluas 156 hektar (4,18%). Stabilitas di wilayah ini didukung oleh elevasi yang lebih tinggi di bagian selatan (Harjamukti) dan ketahanan ekonomi yang relatif baik di pusat kota. Sebaliknya, kelas kerentanan sedang mencakup 31,13% dari total wilayah kota, yang terkonsentrasi di dua kecamatan padat penduduk. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kesambi dengan luas area 800 hektar (21,45%) dan Kecamatan Kejaksan seluas 361 hektar (9,68%). Meskipun Kecamatan Kejaksan memiliki luas wilayah yang relatif kecil, wilayah ini mencatatkan skor pembobotan tertinggi (0,40) akibat tingginya kerentanan sosial dan tekanan lingkungan di kawasan pesisir. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun status kerentanan kota secara umum rendah, terdapat hotspot risiko spesifik yang memerlukan intervensi prioritas. Studi ini merekomendasikan strategi mitigasi yang berbeda pendekatan struktural seperti perbaikan drainase dan restorasi ekosistem pesisir difokuskan pada wilayah kerentanan sedang (Kejaksan dan Kesambi), sementara penguatan kapasitas adaptif masyarakat dan pengendalian tata ruang diarahkan untuk mempertahankan stabilitas di wilayah kerentanan rendah.