PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PASIR PUTIH DALAM MENGGALI POTENSI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)

Abstract

Abstract

The potential of the village in the form of the original results of the village must be developed with a touch of legal certainty based on the rules relating to the village. The classic problem that arises is in the process of establishing a draft village regulation that explores the potential of local wisdom-based villages and legal protection of the original products of villages that are not yet incorporated and are not recorded in household industrial food production permits. Methods used through direct socialization, discussion, and direct assistance to the village government in the process of making a draft village regulation based on local wisdom, this method can solve problems related to the structuring of village government administration. The result of devotion that the village government has not maximally understood the concept of making village regulations based on local wisdom to the maximum so that it needs continuous assistance in the draft aspirational village regulations is an integral part so that real action is needed from the village government to accommodate the aspirations of the community in the form of local wisdom-based regulations and real action is needed with regard to legal protection of the original product.

Abstrak

Potensi desa dalam bentuk hasil asli desa harus dikembangkan dengan sentuhan adanya kepastian hukum berdasarkan pada aturan yang berkaitan dengan desa. Permasalahan klasik yang muncul adalah dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa yang menggali potensi desa berbasis local wisdom serta perlindungan hukum atas hasil produk asli desa yang belum berbadan hukum dan tidak tercatat dalam izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode yang digunakan melalui sosialisasi secara langsung, diskusi, dan melakukan pendampingan langsung terhadap pemerintahan desa dalam proses pembuatan raperdes berbasis local wisdom, metode ini dapat memecahkan permasalahan terkait dengan penataan administrasi pemerintahan desa. Hasil pengabdian bahwa pemerintahan desa belum maksimal memahami konsep pembuatan peraturan desa yang berbasis kearifan lokal secara maksimal sehingga perlu pendampingan secara berkelanjutan dalam Rancangan peraturan desa aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari pemerintahan desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam bentuk peraturan berbasis kearifan lokal serta diperlukan tindakan nyata berkaitan dengan perlindungan hukum atas produk asli desa